peraturan-peraturan tentang keimigrasian

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

A.     bahwa pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke

luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik

Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai

negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

B.    bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan

Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan

antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian

yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan

yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan,

C.    bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur

ketentuan tentang keimigrasian dalam suatu Undang undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia (Lembaran Negara-Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah

Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara

Republik Indonesia.

2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah

Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi

darat, laut, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku,

3. Surat Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku

untuk melakukan perjalanan antar negara.

4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempattempat

lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau ke luar

wilayah Indonesia.

5. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

bidang keimigrasian.

6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.

7. Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin tertulis

yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik

Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan

melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

8. Izin Masuk adalah izin yang diterakan pada Visa atau Surat Perjalanan orang

asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi

di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

9. Izin Masuk Kembali adalah izin yang diterakan pada Surat Perjalanan orang

asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke

wilayah Indonesia.

10. Tanda Bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di

Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Surat Perjalanan setiap orang yang akan

meninggalkan wilayah Indonesia.

11. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lainnya

yang lazim dipergunakan untuk mengangkut orang.

12. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang orang

tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

13. Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang

tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

14. Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang

keimigrasian di luar proses peradilan.

15. Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing

yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian

lainnya.

16. Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari

wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

Pasal 2

Setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk

wilayah Indonesia.